HMI Tuntut Myanmar Usut Tuntas Kasus Rohingya

JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-DKI Jakarta menuntut Pemerintah Myanmar untuk segera mengusut tuntas kasus pembantaian umat muslim Rohingya. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, HMI menyatakan kedubes Myanmar harus hengkang dari Indonesia.

"Terjadi pembantaian umat muslim di Ronghya. Tapi dibiarkan begitu saja. Aparat keamanan Myanmar diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini tindak kejahatan kemanusiaan yang keji," ujar Agus Harta, Ketua HMI Jakarta Selatan, saat memimpin aksi damai di depan kantor Duta Besar Myanmar, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

HMI juga menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap pemerintah Myanmar. Dan mendesak pemerintah Indonesia mengecam untuk mengecam insiden pembantaian tersebut.

"Jika pemerintah Indonesia tidak kunjung menggubrisnya, kami akan kerahkan seluruh kader HMI di Indonesia. Untuk mengusir kedubes Myanmar dari tanah air Indonesia," kata Agus.

Meskipun tidak ada tanggapan dari pihak Kedubes Myanmar terhadap aksi yang digelar selama 30 menit itu, Agus dan rekan-rekannya tidak patah arang. Mereka bertekad akan menggelar aksi yang lebih besar jika pemerintah Myanmar tidak segera menangani kasus Rohingya.
   
Belum lama ini, Presiden Myanmar, Thein Sein, menyatakan, kaum Muslim Rohingya harus diusir dari negara itu. Dan dikirim ke kamp pengungsian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menolak mengakui komunitas Muslim Rohingya yang berjumlah hampir satu juta jiwa.

Pemerintah Myanmar mengklaim, Rohingya adalah imigran gelap dan bukan warga asli meskipun telah tinggal di negara itu sejak beberapa generasi sebelumnya.  Kekuatan oposisi Myanmar yang dipimpin Suu Kyi juga terkesan menghindar dari persoalan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss, bulan lalu, Suu Kyi menyatakan tidak tahu bahwa Muslim Rohingya adalah warga negara Myanmar.

sumer:http://www.republika.co.id