KAHMI Merapat ke Kubu Prabowo

Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi akan digelar di kediaman politikus senior Akbar Tandjung, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam, 26 Juni 2014.

"KAHMI deklarasi dukungan ke Prabowo-Hattta pukul 19.30," kata Sekretaris Departemen Politik dan Pembangunan Demokrasi Majelis Nasional KAHMI, Riyono Asnan, saat dihubungi VIVAnews.

Menurut Riyono, KAHMI mendukung pasangan Prabowo-Hatta karena keduanya dapat membawa negara ini mandiri, kuat dan menjunjung tinggi pluralisme. Selain itu, mereka juga menghargai kemajemukan yang selama ini menjadi nilai-nilai perjuangan HMI.

"Komitmen keislaman-keindonesiaan Prabowo-Hatta selama ini sudah teruji. Banyak persinggungan nilai keislaman-keindonesiaan karena itu KAHMI dalam hal ini berjuang atas dasar nilai-nilai bukan politik praktis," ujar dia.

Riyono mengatakan, high politics bagi KAHMI bukan berarti tidak berpihak. Bagi KAHMI, high politics adalah dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini menjadi rujukan HMI yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

"Dan hal ini hanya bisa diperjuangkan oleh pasangan Prabowo-Hatta," tuturnya.

Rencananya, hadir dalam acara deklarasi ini adalah capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Kemudian, para tokoh teras KAHMI seperti Akbar Tandjung, Sulastomo, Mahfud MD, Ridwan Saidi, Achmad Zacky Siraj, Harry Azhar Azis, Mahadi Sinambela, Laode R. Kamaluddin dan lainnya.

sumber: vivanews

Sekretariat HMI Cab. Kabupaten Bandung Dirusak Oknum

Cibiru_sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Kab. Bandung yang berlokasi di belakang kampus UIN Sunan Gunung Djati telah diruksak oleh oknum kader yang memaksa untuk bisa mengikuti Latihan Kader II (LK-2) yang akan dilaksanakan pada hari senin sekarang (18/11/13).

Kejadian yang terjadi sekitar jam 22.40 Minggu, 17/11/13 disebabkan sepuluh oknum kader yang berasal dari HMI Cab. Sudrap dan Cab. Marros Makassar tidak diterima oleh Steering Comite (SC) karena tidak menempuh mekanisme pendaftaran di LK-2 Cab. Kab. Bandung.

"Mereka telah kami kasih tahu melalui pesan singkat satu minggu sebelum pelaksanan bahwa mereka tidak lolos dalam seleksi makalah yang dikirimkan melalui email". Ungkap Harun yang menjadi SC LK-2 HMI Cab. Kab. Bandung.

Setelah dikonfirmasi oleh Harun, oknum kader pun tetap memaksa berangkat ke Bandung agar bisa mengikuti LK-2.

"Mereka datang ke sekretariat HMI Kab. Bandung pada hari minggu malam, ya kami tolak saja, karena jadwalnya malam ini penutupan screening". Ungkapnya kembali.

Tidak lama setelah ditolak kedatanganya mereka pun memporak porandakan sekretariat HMI Cab. Kab. Bandung dengan memecahkan kaca dan menjebol mading Komisariat yang ada di HMI Kab. Bandung.

Keadaan pun semakin tegang saat pihak panitia melawan aksi mereka dengan adu jotos, pihak panitia pun mundur karena oknum kader yang merusak sekretariat mengeluarkan benda tajam dari tas ranselnya.

Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang dipanggil oleh warga setempat yang merasa keganggu oleh oknum kader tersebut.

"Saya panggil saja pihak kepolisian, karena kami merasa keganggu dengan keributan ini". Ungkap Solihin ketua RT setempat.

Pihak kepolisian pun melakukan olah tempat kejadian perkara dan Sepuluh oknum kader pun segera digiring ke kantor polisi panyileukan untuk diperiksa. //.Red.FJR

Korupsi Akibat Memudarnya Nasionalisme

Oleh : Adim Mugni Mubaroq *

Budaya korupsi yang terjadi di bumi pertiwi semakin kompleks. Bahkan kasus ini tengah menjalar dan menggrogoti semua sendi-sendi kehidupan.

Ironisnya lagi, kasus korupsi tengah menjadi santapan pemberitaan baik media elektronik maupun cetak setiap harinya. Publik mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus disuguhkan informasi yang membuat semua pihak merasa perihatin. Yang terkini, kasus korupsi saat ini menyerat nama-nama besar pimpinan partai politik (parpol) maupun pejabat negara lainnya. Sebut saja, kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhamad Nazarudin. Ia pun terus berkicau, bahwa keterlibatan dirinya tidak berjalan sendiri, tapi ada nama-nama lainnya yang ikut terlibat didalamnya. Alhasil, Mentri Pemuda Olah-Raga (Menpora) Andi Alfian Malaranggeng dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi korban nyanyian Nazarudin. Setelah sebelumnya, mantan putri Indonesia yang kini menjadi anggota DPR RI, Anggelina Sondakh terlebih dahulu meringkuk dijeruji besi.

Ternyata tidak sampai disana, korupsi bukan hanya menghantam partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), namun menimpa pucuk pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaaq. Ia terseret kasus dugaan suap daging impor sapi, yang terjadi di Kementrian Pertanian yang dipimpin mentri kadernya, Suswono. Dan tentunya masih banyak lagi deretan nama kasus korupsi yang membelit politikus di negeri ini, baik yang sudah terungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang tengah dilakukan penyilidikan maupun penyidikan.

Tapi itulah korupsi, tidak hanya menjerat para politikus di senayan maupun pejabat negara di pusat, namun menimpa para pejabat daerah lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan sepanjang 2004 hingga 2012, ada 277 gubernur, wali kota, atau bupati yang terlibat kasus korupsi. Itu baru kepala daerahnya belum termasuk bawahannya, belum lagi kasus korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, dari total 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia, setidaknya ada 431 yang terlibat korupsi. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, dari total 16.267 kepala daerah, ada 2.553 yang terlibat kasus ini. Persoalan ini membuat Indonesia menjadi perhatian dunia. Angka korupsi selama tahun 2012 menjadi sorotan dunia. Seperti dilansir laman Transparansi Internasional,  Indonesia menduduki peringkat 118  dari daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara dunia. Tapi jika mengacu poin tiap negara, Indonesia duduk di posisi 56 negara terkorup di dunia, Woow.

Dari fakta dan data di atas, kondisi ini mencengangkan dan menyakitkan kita semua. Korupsi yang mulai menjalar ke semua lini, menandakan memudarnya nasionalisme dari sebagian besar pejabat. Itu baik terjadi dari di tatanan birokrasi, pemimpin maupun kader sebuah partai politik, artis, anggota dewan, serta pemimpin daerah yang seharusnya menjadi teladan dan menjaga amanah rakyat yang telah memilihnya. Praktik korupsi yang masif ini menunjukkan bahwa semangat pengabdian dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara semakin tipis dan kronis yang harus segera diamputasi.

Slogan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan, itu hanya isapan jempol belaka. Karena mereka telah berbohong terhadap rakyat, berarti sama dengan telah mengkhianati tuhan. Bisa dikatakan mereka sudah melumuri tubuhnya denga dosa atas segala prilaku dan tindakanya.

Penulis memperoleh informasi dari dosen di kampus, bahwa salah satu koran terbitan Hongkong menyatakan kalau orang China korupsi di bawah meja, orang India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya sekalian dibawa. Sindiran dan hinaan orang Hongkong maupun orang luar negeri lainnya terhadap keadaan Indonesia, menyebabkan makin tenggelamnya keberadaan Indonesia dalam kancah percaturan dunia yang semakin keras dan ganas.

Kalau kita mengingat kembali pada masa lalu, di mana Indonesia dalam pemerintahan Presiden Soekarno sempat disegani di berbagai negara di dunia ini, dan sempat menyandang predikat sebagai macan asia. Kini rasanya semua hanyalah tinggal kenangan belaka. Kondisi bangsa kita tengah terjerumus pada tataran terendah. Kita bukanlah pemain utama yang ikut berperan dalam kancah percaturan dunia, akan tetapi keberadaan kita laksana pion-pion yang siap diatur dan dimakan oleh kekuatan yang lebih besar. Sungguh sangat memperihatinkan sekali!!!..

Memudarnya Nasionalisme

Bila melihat benang merah dari kasus korupsi yang menggurita ini, menurut hemat penulis salah satu indikatornya terjadi korupsi adalah memudarnya Nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah satu paham atau ajaran yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam mewujudkan satu konsep identitas bersama sekelompok manusia dimana bahasa dan budaya menjadi unsur pengikat dalam melakukan interaksi sosial.

Sedangkan korupsi merupakan perbuatan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Karena saat melakukan korupsi sudah tak ada lagi spirit berkorban untuk bangsa dan negara, yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini sangat bertentangan dengan konsep nasionalisme itu sendiri. Bahkan kalau disadari dampak korupsi banyak sekali, karena tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, seseorang yang inginan menjadi pegawai negeri atau pejabat negara tidak lagi dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi motivasi untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Akibatnya, segala cara dihalalkan agar dapat menjadi pegawai negeri atau pejabat negara dengan tujuan memperkaya diri. Atau, setidaknya dampak korupsi akan berimbas pada semangat kerja karena akan selalu mengukur kinerja yang dicapai dengan seberapa besar pendapatan yang diperoleh. Akhirnya, mental pegawai secara keseluruhan akan ambruk dan pemerintahan secara keseluruhan akan lebih sibuk memikirkan diri sendiri dan mengabaikan tugas utama dalam menyejahterakan dan melayani rakyat. Padahal para pegawai negeri dan pejabat negara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia, menjadi salah satu model bagi masyarakat. Mereka menjadi teladan yang selalu diamati dan sangat memengaruhi terhadap perilaku masyarakat. Pada saat nasionalisme pegawai negeri dan pejabat negara telah hancur dengan sendirinya akan mengikis nasionalisme masyarakat pada umumnya. Jika para pegawai negeri dan pejabat negara saja sudah mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pertanyanya, apalagi yang bisa diharapkan dari masyarakat untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bangsa dan negara. Disadari atau tidak, bahwa musuh utama bangsa kita saat ini adalah korupsi. Upaya menjadikan korupsi sebagai musuh bersama untuk menumbuhkan dan menjaga nasionalisme tentu bukan perkara yang mudah. Sosialisasi empat pilar kebangsaan merupakan salah satu usaha menumbuh kembangkan nasionalisme. Dan itu tidak cukup hanya dalam satu program ini saja, tapi memerlukan elemen lainnya.

Pendidikan antikorupsi harus dilakukan sebagai pendidikan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekadar pengajaran tapi harus menyentuh spirit nasionalisme. Sebaliknya, sudah saatnya pendidikan nasionalisme tidak lagi menekankan pada kerelaan berperang menghadapi ancaman bersenjata, tetapi lebih ditekankan pada kesadaran terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, dan keberanian menolak praktik korupsi itu sendiri.

Sekali lagi, mengapa korupsi sebagai musuh bersama, karena ini bertentangan dengan spirit nasionalisme.  Maka semua ini harus ditumbuhkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama melalui iklim pendidikan, budaya kelembagaan, serta budaya sosial lainnya.

Hukum Harus Menjadi Panglima

Keyakinan bahwa negara ini pasti bisa keluar dari krisis korupsi adalah suatu keharusan, karena hakekat masalah sebenarnya bukan pada korupsi tetapi pelaku tindak korupsi itu sendiri.  Jika pelakunya diganti oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, jujur dan amanah, maka praktik korupsi tak akan pernah terjadi, dan ini akan mudah mengantarkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita yang tertera dalam UUD 1945. Semoga tulisan ini sedikit banyaknya dapat memberikan masukan dalam upaya mengatasi kasus korupsi yang sudah mendarah daging ini. Kita berharap, bangsa dan negara ini bisa bangkit bersama-sama melawan korupsi. Para penegak hukum bisa menjadikan hukum sebagai panglima. Keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakan, meski hal itu pahit dan sulit dilaksanakan karena berbagai kepentingan yang merasukinya. Hukum di tanah air ini juga jangan sampai dicampuradukan dengan politik. Karena hukum dan politik itu jelas berbeda domainnya. Tapi sayang, kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini selalu dipolitisir dengan sudut pandang yang sangat sempit. Alasan itu sangat logis, sebagai pembelaan agar hukuman yang membelit para koruptor seolah-olah tidak murni karena ada kepentingan lain dibelakangnya. Terlepas dari semua itu, kita berharap korupsi dimuka bumi ini bisa diberantas, dan para koruptor yang tengah merampok uang rakyat dapat mempertanggungjawabkanya dan menerima hukuman yang setimpal. Tanpa adanya sanksi tegas maka sudah dipastikan bangsa dan negara ini akan berada di dalam ambang kehancuran. Semoga hal itu tidak terjadi. Mari kita eratkan barisan dan satukan tekad untuk katakan tidak pada korupsi. Semua ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bukti nyata dalam perbuatan sehari-hari.

* Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN SGD Bandung, Jurusan Hukum Pidana Islam Semester II

AKSI TURUNKAN REKTOR UIN

Pangalengan_ Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Kabupaten Bandung dalam memperingati hari Pahlawan yang jatuh hari Minggu (10/11/13) menggelar aksi menuntut Rektor Universitas Islam Negeri Bandung (Dedi Ismatullah) agar bertanggung jawab atas pembangunan kampus yang belum kunjung selesai.

Aksi damai ini meminta rektor UIN Bandung agar segera turun dari jabatanya apabila sampai akhir tahun 2013 belum bisa menyelesaikan masalah pembangunan.

"Kami siap menurunkan rektor UIN apabila tidak mampu membereskan pembangunan ini" ucap Siti Umadatul Faroh saat meminta audiensi melalui sekertaris pribadi rektor.

Setelah meloby sekretaris pribadinya rektor UIN Bandung akhirnya masa aksi diperbolehkan untuk audiensi.Dalam audiensinya Dedi Ismatullah pun akan memenuhi tuntutan masa aksi untuk segera menyelesaikan pembanguna UIN Bandung sampai akhir bulan Desember 2013.

Masa aksi yang terdiri dari peserta Basic Training Komisariat Syariah dan Hukum pun membubarkan diri dan kembali ke forum untuk melanjutkan materi aksi dan simulasi aksi.ketua Umum komisariat syariah Aziz menegaskan bahwa ini hanya sekedar simulasi aksi. materi dalam rangkaian acara Basic Training di komisariat Syariah dan Hukum cabang Kabupaten bandung.//red.fjr